Pati – Diterbitkannya surat resmi oleh Bupati Pati Haryanto terkait penundaan kegiatan penerimaan santri di Pondok Pesantren (Ponpes), disesalkan oleh wakil rakyat DPRD Pati. Bahkan surat tersebut dinilai kurang arif dan cenderung tidak memahami kultur pesantren.
“Pesantren tidak bisa serta merta dilarang mengaktifkan kegiatannya, itu tidak arif. Pemerintah seharusnya mengetahui sejelas-jelasnya tentang kondisi sesungguhnya pesantren, tidak asal mengambil keputusan dalam rapat,” ujar Wakil Ketua III DPRD Pati Muhammadun, Senin (15/6/2020).
Wakil Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyesalkan jika pesantren dikonotasikan sebagai tempat jorok karena fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) serta ruang tidur yang kurang memadai. Dia menegaskan, tidak semua pesantren kondisinya seperti itu.
Baca: Bupati Tunda Kedatangan Santri di Semua Ponpes di Pati
Jika terdapat ada pesantren dengan sarana dan prasarana (sarpras) kurang memadai, seharusnya direspon pemkab. Pemkab diminta turun dan mendatangi pesantren, melihat dari dekat kondisinya, serta berkomunikasi dengan para kiai pengasuhnya.
“Sarpras pesantren yang kurang kemudian dicarikan bantuan dan solusi,” katanya.
Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang bagi bangsa ini. Kiprahnya membentuk karakter anak yang berakhul karimah, pesantren juga banyak menelurkan generasi unggul dan pemimpin bangsa.
Dirinya menyarankan agar pemkab lebih memerhatikan pesantren, terutama di tengah pandemi virus korona (Covid-19). Bukan sebaliknya, hanya memandang dari jauh serta memutuskan sesuatu yang menimbulkan kontroversi di kalangan santri dan ulama.
“Selama ini perhatian tersebut saya lihat belum ada. Padahal pesantren sangat berharap dan layak untuk disentuh pemkab,” tegasnya.
sumber murianews.com https://www.murianews.com/2020/06/15/190064/wakil-rakyat-pati-sesalkan-penundaan-santri-kembali-ke-ponpes.html
