beritaplatk, Jepara – DPRD Jepara mengaku siap meneruskan aspirasi kalangan buruh, yang berunjuk rasa menuntut penetapan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022, pada Selasa (26/10/2021)
Janji tersebut dilontarkan Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif, saat beraudiensi dalam unjuk rasa buruh dari perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
“Kami pastikan dan tegaskan disini, bahwa DPRD sebagai wakil rakyat konsisten dan komitmen bersama rakyat,” kata Haizul dihadapan massa.
Saat menerima massa, Haizul juga didampingi Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, Ketua Fraksi PPP DPRD Jepara, Khoirun Niam, Kapolres Jepara AKBP Warsono, serta Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko. Mereka mempersilahkan perwakilan buruh masuk gedung DPRD untuk beraudiensi.
Setelah dilakukan pertemuan dengar pendapat, mereka menghampiri peserta aksi unjuk rasa. Haizul mengaku telah merumuskan beberapa rekomendasi hasil audiensi. Selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkaitMeski begitu, ia minta agar tak berbenturan dengan regulasi yang ada.
“Yakinlah kepada kami, insyallah kita akan mengawal apa yang menjadi harapan teman-teman,” kata Haizul.
Kapolres Jepara AKBP Warsono pun mengapresiasi aksi unjuk rasa buruh yang berjalan tertib, aman, dan lancar. Hal terpenting lainnya, adalah harapan bagi seluruhnya untuk sama-sama menjaga iklim usaha yang kondusif. “Kita berdoa bersama supaya iklim perekonomian bisa berjalan kondusif,” ujar Kapolres Warsono.
Salah satu pengunjuk rasa, Yopi Priambudi, menyatakan aksi ini memiliki empat tuntutan.
Selain penetapan kenaikan UMK Jepara tahun 2022 di atas 10 persen, juga pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pencabutan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan pemberlakuan perjanjian kerja bersama tanpa omnibus law. (**)
