Sampang – Ketua Badan Kehormatan (BK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyoroti tidak hadirnya enam Lurah dan Camat serta pihat terkait proyek Alokasi Dana Kelurahan (ADK) saat diundang DPRD setempat, Senin (16/12/2019) kemarin. BK menilai, hal itu melecehkan marwah intitusi lembaga legislatif.
“Saya selaku Ketua BK akan melakukan evaluasi terkait kondisi ini, sebab surat undangan komisi 1 tersebut ditandatangani ketua DPRD Sampang. Jika hal ini terus dibiarkan bisa jadi akan berdampak pada mitra kerja komisi DPRD yang lain yang dengan mudah tidak menghadiri undangan tanpa alasan,” kata Ketua BK DPRD Sampang Abd Salam, Selasa (17/12/2019).
Pihaknya berharap, Bupati Sampang sebagai kepala eksekutif memerintahkan Camat dan Lurah menghadiri undangan dewan. “Rapat koordinasi tersebut bagian kegiatan rutin kedewanan, jika tidak melakukan kesalahan mengapa tidak hadir,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sampang-Nasafi, mengatakan, usai rapat koordinasi yang tidak dihadiri mitra kerjanya pihaknya merasa dilecehkan.
“Saya selaku ketua dan jajaran anggota yang ada merasa dilecehkan secara pribadi dan kelembagaan oleh mitra kerja kami yakni Camat dan Lurah. Bahkan undangan kami ini ditandatangani langsung Ketua DPRD Sampang ditujukan pada Bupati Sampang untuk menghadirkan mitra kerja kami,” pungkasnya.
Sumber beritajatim.com
