BPKH Tegaskan Tak Ada Dana Haji yang Digunakan untuk Bangun Infrastruktur

oleh -0 views

Jepara – Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Khasan Faozi menegaskan, tidak ada dana haji yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Dana haji sebagian memang ada yang digunakan untuk membeli surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan dipastikan jumlahnya tidak akan berkurang.

“Jadi tidak ada itu yang namanya dana haji dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur,” katanya saat melakukan sosialisasi Deseminasi Dana Haji Indonesia, di Metting Room Hotel Syailendra, Jepara, Senin (17/2/2020).

Ia menjelaskan, pengelolaan dana haji di Indonesia sejak 2017 lalu secara efektif sudah dikelola oleh BPKH. Badan ini sudah dibentuk pemerintah sejak 2014, namun baru pada 2017, secara penuh bisa melaksanakan tugas sesuai dengan UU No.34 Tahun 2014.

Pembentukan badan ini karena setiap tahun jumlah pendaftar ibadah haji selalu melebihi kuota yang diberikan pihak Kerajaan Saudi. Sehingga pada akhirnya terjadi antrian untuk berangkat. Dari sinilah kemudian ada dana haji yang oleh pemerintah, diharapkan bisa dikelola untuk kepentingan jamaah haji itu sendiri.

“Angka jamaah haji di Indonesia hingga saat ini pertumbuhannya sampai empat juta. Tapi di setiap wilayah berbeda-beda. Di wilayah yang angkanya tinggi sudah pasti akan mendapatkan alokasi naik haji lebih banyak. Sehingga antrean haji di wilayah Indonesia berbeda-beda waktunya,” ungkapnya.

Misalnya di Jepara, angka jamaah hajinya termasuk tinggi jika dibandingkan dengan Makassar misalnya. Sehingga masa tunggu di Jepara dan Makassar berbeda. Saat ini untuk Jepara berkisar sekitar 20-an tahun, sementara di Makassar bisa mencapai 40-an tahun.

“Ini berlaku di semua tempat. Bahkan dibanding Malaysia, masa tunggu bagi warga Indonesia relative masih lebih bagus. Kalau di Indonesia taruh misal 40 tahun, maka di Malaysia masa tunggunya sampai 60 tahun,” ujar Khasan Faozi, Senin (17/2/2020), di Jepara.

Baca Juga:  Dua Hari Viral, Jalan Kedumulyo-Tompe Gunung Pati Ditutup Sementara

Adanya masa tunggu inilah yang kemudian memunculkan adanya dana haji. BPKH sudah sejak 2017 mengelola dana ini. Badan ini merupakan badan publik yang bertanggung jawab langsung ke Presiden melalui Kemenag. Institusi ini yang akhirnya menjadi satu-satunya pihak yang berhak mengelola dana haji.

Dana haji yang dikelola BPKH, pengelolaannya sudah diatur sesuai dengan UU No.34 Tahun 2014. BPKH harus bisa mengeloka dana ini untuk kepentingan kemaslahatan umat dan para jamaah haji itu sendiri. Selain itu, pengelolaanya juga bersifat nirlaba.

“Semua kerjasama yang dilakukan juga harus bersifat sariah. Sebanyak maksimal 5 persen dari hasil pengelolaan digunakan untuk operasional pengurus. Sedangkan lainnya harus benar-benar bisa memberi manfaat bagi jamaah,” tambahnya.

Sumber murianews.com https://www.murianews.com/2020/02/17/182681/bpkh-tegaskan-tak-ada-dana-haji-yang-digunakan-untuk-bangun-infrastruktur.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *