PDAM Jungtirto Disuntik Dana Siluman Rp 7,5 Miliar, Hasil Temuan DPRD Jepara

oleh -12 views
Wakil Ketua DPRD Jepara, H. Pratikno

Beritaplatk, Jepara– DPRD Jepara, Jawa Tengah menemukan banyak kejanggalan terkait anggaran penyertaan modal PDAM Tirto Jungporo. Tak tanggung-tanggung, nilai temuannya cukup fantastis yakni Rp 7,5 Miliar.

Penyertaan modal tersebut, tentu saja membuat kaget pihak DPRD setempat. Sebab di tengah-tengah pelayanan buruk kepada masyarakat yang mendera salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Jepara ini.

Wakil Ketua DPRD Jepara H. Pratikno menilai, anggaran sebesar 7.5 Milliar yang dinilai cacat prosedur, ditemukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jepara tahun 2022.

“Karena masuknya dana sebesar itu, tidak masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), ” ujar Pratikno kepada wartawan.

Disamping itu, kata Pratikno, juga tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

“Karena dalam Perda ini, penyertaan modal ke PDAM hanya sebesar Rp. 1,4 millar. Ada selisih angka Rp. 6,1 milliar dan ini uang rakyat Jepara,” bebernya.

Menurut Pratikno, dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), semua rencana anggaran masuk di KUA- PPAS. Kemudian disepakati dengan DPRD menjadi RAPBD.

“Setelah dibahas bersama DPRD dan Bupati, kemudian ditetapkan menjadi menjadi APBD. Jadi kalau dalam perjalanannya ada anggaran yang tidak masuk di KUA- PPAS, maka hal itu tidak sesuai dengan regulasi penyusunan anggaran yang mewajibkan semua anggaran yang ada harus masuk di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” jelas Pratikno

Seharusnya, imbuh Praktikno, apa yang dilakukan penyelenggara pemerintahan, harus sesuai regulasi dan mengedepankan subtansi.

“Kalaupun ada sesuatu hal yang diperlukan, harusnya dibicarakan dahulu karena uang itu adalah uang rakyat bukan uang pribadi,” tambah Pratikno

Baca Juga:  Pesan Berantai Nominal Kenaikkan UMK Kabupaten Rembang Adalah Hoax

Kalaupun dana sebesar Rp. 7,5 milliar itu untuk pelanggan, lanjut Praktikno, mestinya PDAM terbuka siapa saja mereka yang akan mendapatkan bantuan. “Jangan sampai menimbulkan asumsi negatif di masyarakat,” timpalnya.

Ia menegaskan, bahwa jika dalam perjalanannya terdapat aturan yang tidak masuk dalam KUA- PPAS, maka bisa jadi menjadi aturan siluman. Selain itu, tidak sesuai dengan regulasi penyusunan aturan yang mewajibkan seluruh anggaran yang wajib masuk di Sistem Keterangan Perencanaan Wilayah (SIPD). (nik/pra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *