Aktifis Buruh Unjuk Rasa di Gubernuran, Sejumlah Tuntutan Diajukan kepada Pemerintah

oleh -4 views
Suasana aksi buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. (Foto: Dok. Tim media KSPI)

Beritaplatk, Semarang- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di  Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (10/11/2021). Aksi yang dilakukan bertepatan saat Hari Pahlawan, menyuarakan pemerintah provinsi agar pemerintah menaikkan UMP dan UMK Provinsi Jawa Tengah.

Dalam tuntutannya, KSPI minya kenaikkan UMP dan UMK lebih dari 10%. Selain itu, menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan Omnibus Law, berlakukan UMSK tahun 2022, dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) tanpa Omnibus Law.

Namun hingga aksi ini usai karena hujan turun, belum ada perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau DPRD Jawa Tengah yang menemui buruh.

Aulia Hakim, selaku Sekretaris KSPI Kateng sekaligus koordinator aksi mengatakan Omnibus Law menjadi biang dari masalah yang dihadapi buruh saat ini.

“Sejak sebelum disahkannya UU Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibus Law, RUU ini sudah mendapat pertentangan dari berbagai macam lapisan masyarakat mulai dari petani, pemerhati lingkungan, nelayan, buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya karena dianggapnya RUU tersebut adalah cerminan dari pemerintahan oligarki saat ini,” ujarnya seperti dikutip dari sigijateng.id

“Akan tetapi dari pemerintah dan DPR tetap bergeming dan tetap pada pendiriannya untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi UU yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 dan ini adalah pukulan telak bagi para buruh khususnya,” imbuhnya.

Belum cukup sampai disini, Aulia menambahkan, pukulan selanjutnya adalah dengan munculnya PP turunan mulai dari PP No 34 sampai PP 37 yang dikeluarkankan secara bertubi-tubi. Aulia mengklaim hal tersebut semakin mendegradasi hak yang didapat oleh buruh.

“Dan di akhir tahun menjelang penentuan upah minimum kabupaten/kota seperti tahun ini, maka kami dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah kembali turun ke jalan dimana aksi KSPI ini dilakukan secara nasional serentak di 24 provinsi dan 200 kab/kota di Indonesia untuk menyampaikan tuntutannya,” seru Hakim.

Baca Juga:  Bikin Geger Warga Ampel Boyolali, Anak Kobra Masuk Kamar Mengitari Kaki Warga

Hakim menandaskan, dengan munculnya PP turunan dari UU tersebut yaitu PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan semakin jelas menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya merupakan produk perundangan yang telah gagal untuk mensejahterakan rakyat terutama kaum buruh di Indonesia.

“Aturan tersebut benar-benar menghantam kesejahteraan buruh, dimana pada aturan sebelumnya pada PP78/2015 terdapat dua komponen yaitu berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi namun pada PP 36 Tahun 2021 dua komponen itu hilang menjadi dua pilihan, menggunakan data Inflasi atau data Pertumbuhan Ekonomi,” ujarnya.

Kemudian adanya batas Upah tertinggi, batas Upah batas bawah serta PDB atau Inflasi. Batas atas didapat dari rata-rata konsumsi perkapita dikali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dan dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Sedangkan upah batas bawah adalah 50% dari upah batas atas.

“Kalau upah batas atas lebih tinggi dari upah minimum existing maka kemungkinan ada kenaikan,” ucapnya.

“Namun apabila upah batas atas lebih rendah dari upah minimum existing maka gubernur dilarang menaikkan artinya bisa jadi tidak ada kenaikan. Dampak ekonomi dari tidak adanya kenaikan maka daya beli buruh akan semakin tergerus oleh inflasi, Parameter itu semua bersumber dari data BPS daerah setempat,” imbuhnya.

Maka, Auilia menjelaskan, terdapat 6 parameter yang digunakan dalam menentukan besaran UMK tahun 2022 seperti diuraikan diatas, parameternya banyak tapi bukan berarti angka yang didapat akan menjadi besar namun angkanya semakin mengerucut (piramida terbalik).

Aulia mengatakan, tidak adanya perhitungan menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang menjadi perhitungan UMK tahun 2022. Pada peraturan sebelumnya yaitu PP 78 Tahun 2015 seharusnya KHL dilakukan setiap 5 tahun sekali termasuk pada tahun ini 2021 ini.

Baca Juga:  Diajak Minum Racun Ibunya, Kondisi Zaki Belum Sadar

“Apalagi di masa pandemi yang masih berlangsung dan tidak tahu kapan akan berakhir, buruh harus mengeluarkan kebutuhan tambahan maupun tambahan kebutuhan yang wajib digunakan selama masa pandemic, seperti Masker, Hand Sanitizer, Sabun Cuci Tangan, Air Bersih dan Kuota Pulsa yang selama ini
pula para buruh harus mengurangi kebutuhan lainnya agar kebutuhan tersebut terpenuhi, jelas bahwa kaum buruh yang dihimpit kesulitan ekonomi di masa pandemic ditambah lagi dengan bayang-bayang kenaikan harga kebutuhan pokok di tahun depan semakin menambah penderitaan kaum buruh,” tuturnya.

“Jika dari pengusaha terus menggabungkan keinginan agar tidak ada kenaikan upah di tahun 2022 dengan alasan pemulihan ekonomi, terus bagaimana dengan nasib buruh untuk memulihkan ekonominya? Perekonomian bisa pulih jika daya beli masyarakat meningkat dan peningkatan daya beli masyarakat ini hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan upah minimum,” beber Aulia.

“Kalaupun pemerintah tetap menjalankan PP 36 Tahun 2021 dalam perhitungan UMK Tahun 2022 maka menjadi cacat hukum karena UU Cipta Kerja 11 Tahun 2020 atau Omnibus Law sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi buruh sedang melakukan Judical Review (JR) baik Uji Formil maupun Uji Materiil. Maka Undang-undang tersebut dan turunannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht)selama belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka tidak boleh dijalankan,” pungkasnya. (**)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.