Jokowi Didesak Relawan Projo Bersihkan Mafia PCR 

oleh -2 views
Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO Panel Barus bersama Presiden Jokowi dalam suatu acara (Foto: Istimewa)
Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO Panel Barus bersama Presiden Jokowi dalam suatu acara (FOTO: Istimewa)

beritaplatK.com, JAKARTA – Syarat wajib PCR bagi penumpang moda transportasi baik darat, laut, maupun udara, dinilai Relawan PROJO tidak jelas urgensinya. Sebab beban biaya tes PCR justru mencekik rakyat, dimana sedang susah dilanda pandemi Covid-19.

Karena itu, Relawan PROJO meminta Presiden RI Jokowi menghilangkan pengaruh mafia PCR di pemerintahan. Aturan wajib uji PCR bagi penumpang moda transportasi massal yang berubah-ubah semakin mengindikasikan mafia PCR masih bercokol.

“Presiden Jokowi dapat segera bertindak. Beliau tahu mana kardus, mana kayu jati,” tegas Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO Panel Barus dalam keterangan tertulisnya, Senin 1 November 2021 yang diterima para wartawan.

Di sisi lain Kementerian Perhubungan per 27 Oktober 2021 justru mewajibkan pengguna transportasi darat maksimal 250 km dan penyeberangan antarpulau wajib tes PCR melalui Surat Edaran Menhub Nomor 90.

Panel Barus menegaskan, tumpang tindih dan gonta-ganti aturan tes PCR membingungkan rakyat. Hal ini sekaligus menunjukkan ada upaya mempertahankan tes PCR yang tidak ada urgensinya. Padahal gerakan vaksinasi sudah massif, serta ada alat tes jenis lain yang jauh lebih murah.

“Ini kayak dagelan, dihapus untuk pesawat udara tapi diberlakukan di transportasi darat,” terangnya.

Panel mengatakan penghapusan wajib tes PCR semakin meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut keliru.

Mafia beroperasi dalam mempengaruhi kebijakan tersebut. Alhasil, kebijakan yang dikeluarkan menambah penderitaan rakyat dan juga membebankan anggaran negara.  Praktik “operasi kebijakan” itulah yang harus dihapus oleh Presiden Jokowi.

Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan tak ada yang kebal hukum dalam kebijakan keuangan negara dan penanganan pandemi Covid-19. Akhirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang dinilai bisa menjadi tameng mafia PCR diputuskan akan berakhir pada 2022.

Baca Juga:  Bupati Natsir Ajak Masyarakat Bergerak Bersama Cegah dan Lawan Covid – 19

PROJO mendukung Presiden Jokowi membersihkan anasir-anasir mafia di sekitarnya,” pungkas Panel Barus.(**)

Sumber: timesindonesia.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *