300 Sertifikat Program PTSL Dibagikan, Panitia Akui Tarik Rp 450 Ribu

oleh -3 views

Kudus – Maraknya laporan pungutan liar pada pembuatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) di beberapa Desa di Kabupaten Kudus, menjadi perhatian dan peringatan bagi panitia maupun pihak Pemerintah Desa yang mengajukan PTSL.

Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, bahwa biaya pengurusan PTSL yang dibebankan pada masyarakat sebesar Rp 150.000 perbidang.

Namun yang terjadi di lapangan berbeda, salah satunya di Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan.

Ketua Panitia PTSL Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Abu Bakar mengaku jika pihaknya menarik iuran sebesar Rp. 450 ribu perbidang tanah.

Abu Bakar, Ketua Panitia Pengurusan PTSL Desa Ngemplak

“Biaya ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan ketua RT, ketua RW dan masyarakat,” katanya saat ditemui awak media, Kamis 12/12/2019.

Kepada awak media dia tidak menampik, jika pungutan iuran yang dilakukan pihaknya memang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dimana sesuai SKB Tiga Menteri biaya sebesar Rp. 150 ribu.

“PTSL berbeda dengan Prona. Kalau PTSL dari yang sudah sertifikat, yang belum sertifikat hingga yang mengajukan sertifikat diukur semua,” terangnya.

Untuk Desa Ngemplak, ada sekitar 600 bidang tanah milik warga yang diikutkan PTSL dan sejumlah 300 bidang yang telah jadi oleh Panitia PTSL dibagikan pada pemilik, Kamis 12/12/2019 di Aula Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan, Kudus.

Dari pantauan media ini usai pengambilan sertifikat, sejumlah warga menyebut angka yang berbeda terkait beaya yang dikutip oleh panitia dalam pengajuan PTSL, sejumlah pihak menyatakan dikenakan tarif Rp 450 Ribu, namun dari wawancara dengan salah seorang warga ada yang dikenakan tarif sebesar Rp. 850.000,- perbidang.

Seperti yang diterima Sakir, kepada sejumlah awak media dirinya mengaku untuk memperoleh sertifikat ini dikenakan beaya yang berbeda.

Baca Juga:  Gladi Bersih Pelantikan Kades Terpilih Di Pendopo Kabupaten Kudus

“Saya memperoleh warisan sebidang tanah lalu saya ikutkan pada program PTSL dan dikenai beaya Rp 850 ribu,” ujar Sakir.

Menanggapi hal tersebut Abu Bakar berkilah bahwa dirinya tidak tahu menahu bila ada kutipan lebih dari Rp. 450 Ribu perbidangnya.

“Pokoknya kalau pengajuannya lewat Panitia yang saya ketuai, ya beayanya yang Rp. 450 Ribu itu, kesepakatan angka ini sudah ada sebelum saya menjadi ketua panitiya PTSL,” terangnya.

Mungkin orang itu melakukan pemecahan dari sebidang tanah yang kemudian dibagi menjadi beberapa bidang dan diajukan Sertifikatnya.

Sertifikat yang sudah jadi dibagikan kepada masyarakat

“Kalau seperti itu bukan kami yang menangani, tapi Pemdes Ngemplak,” terangnya.

Lebih luasnya cakupan pengukuran tanah dalam progam PTSL, dinilainya menjadi penyebab membengkaknya biaya iuran pengurusan tanah melalui progam dari Badan Pertanahan Nasional itu.

Kurangnya petugas BPN yang diterjunkan untuk melakukan pengukuran tanah. Membuat pihaknya harus merekrut sejumlah orang untuk membantu percepatan proses tersebut.

“Uang iurannya, salah satunya untuk mereka,” tambahnya.

Selain itu, Abu Bakar merinci biaya Rp. 450 juga sudah termasuk pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi proses PTSL, pemberkasan dan pembelian patok tanah.

“Rp. 450 ribu itu sudah mencakup semua biaya proses pengurusan PTSL. Tidak ada pungutan-pungutan lagi,” tegas dia.

Sumber jurnalpantura.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *