Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (20/1/2020) melantik 11 pejabat baru di lingkungan Pemprov Jateng. Dari jumah itu, lima di antaranya merupakan direktur rumah sakit daerah (RSUD).
Para pejabat baru ini diberi waktu selama satu tahun untuk menunjukkan kinerjanya. Jika sampai masa itu, pejabat baru itu dinilai tak menunjukkan hasil maksimal, Ganjar mengancam tak segan untuk mencopot pejabat tersebut.
“Jangan merasa kalau sudah duduk maka secure (aman). Kami akan evaluasi terus demi visi misi saya dengan Gus Yasin (Taj Yasin, Wakil Gubernur Jateng) terlaksana,” kata Ganjar.
Ganjar menyebut, setiap enam bulan sekali akan dilakukan evaluasi secara personal. Jika enam bulan pertama memiliki nilai 60, mereka akan diperpanjang enam bulan lagi untuk mendapatkan nilai minimal 90.
”Akan tetapi, jika tetap 60, berarti gagal dan dapat diturunkan ke jabatan sebelumnya,” ujarnya.
Sebelas pejabat yang dilantik hari ini yakni Iwanuddin Iskandar (Kepala Biro Hukum), Eddy Sulistyo Bramiyanto (Kepala Biro Perekonomian), Haerudin (Kepala Badan Kesbangpol), Harso Susilo (Kepala Dinas Sosial) dan Arief Djatmiko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman).
Kemudian, Sakina Rosellasari (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Cahyono Hadi (Direktur RSUD Dr Moewardi), Tri Kuncoro (Direktur RSUD Dr Margono Soekarjo), Alek Jusran (Direktur RSUD Dr Amino Gundohutomo), Heri Dwi Purnomo (Wakil Direktur Umum RSUD Dr Moewardi) dan Yasip Khasani (Wakil Direktur RSUD Dr Moewardi).
Para pejabat yang baru dilantik itu diminta untuk langsung bekerja dengan ikhlas dan target jelas. Terlebih untuk menjawab tantangan global, para pejabat baru itu diminta untuk mampu membuat inovasi.
“Rumah sakit sering menjadi contoh reformasi birokrasi yang baik dengan membuat aplikasi, dan juara. Tapi, nek obate gawe pasien mung siji, ya aja diwenehi lima (kalau obat untuk pasien harusnya satu, ya jangan diberi lima). Cepatlah merespon persoalan sosial masyarakat,” pesannya.
Ganjar juga mengingatkan bahwa inovasi, kreasi, prestasi, yang dilakukan akan hilang begitu saja jika pegawai tidak memiliki integritas. Untuk itu, setiap enam bulan sekali mereka akan terus dievaluasi.
Sumber murianews.com
